Ma’News – Yogyakarta – 27/09/2026 LP Ma’arif NU PWNU DIY kembali menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Instrumen Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (BPPPMNU) DIY. Bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung DPD RI DIY pada Sabtu (26/9), agenda yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB ini menjadi tahapan awal pembahasan mengenai Pedoman Operasional BPPPMNU DIY.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua LP Ma’arif NU PWNU DIY, Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum., Wakil Sekretaris LP Ma’arif NU PWNU DIY, Dr. Mukhammad Luqman Hakim, M.Pd., Bendahara II LP Ma’arif NU PWNU DIY, Rohwanto, S.Pd., beserta jajaran pengurus BPPPMNU DIY dan para fasilitator.
Mengawali kegiatan tersebut, Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum. memberikan sambutan sekaligus sejumlah arahan tegas guna mengoptimalkan kinerja dan landasan hukum kepengurusan. Beliau mengingatkan terkait instrumen yang telah disusun pada kegiatan karantina yang telah dilakukan sebelumnya, agar segera diselesaikan selambat-lambatnya pada hari Rabu mendatang.
Menegaskan komitmen kedisiplinan seperti yang telah disepakati sebelumnya, bahwa anggota BPPPMNU yang tidak menghadiri rapat sebanyak dua kali atau lebih akan langsung diganti. Selain itu, beliau mewanti-wanti bahwa poin konsideran di dalam pedoman tidak boleh memiliki cacat hukum. Sebagai penutup, beliau mengingatkan bahwa setiap sekolah/madrasah akan mempunyai PIC (Person in Charge), yang bertanggung jawab terhadap sekolah/madrasah tersebut.
Beranjak pada sesi inti, jalannya diskusi kemudian dipimpin oleh Dr. Mukhammad Luqman Hakim, M.Pd. Dalam sesi ini, semua tim yang terlibat secara saksama membedah satu per satu pasal yang ada di dalam draf Pedoman Operasional.
Langkah mendetail ini sengaja dilakukan untuk menepis kerancuan maupun ambiguitas kata, sehingga pedoman yang dihasilkan benar-benar jelas, logis, sistematis, dan mudah dipahami. Setiap rumusan juga dipastikan agar tetap relevan, fleksibel, realistis, dan selalu konsisten ketika nanti diimplementasikan.
Seluruh peserta yang hadir tampak antusias memberikan pandangan serta masukan mereka. Keterlibatan aktif dari para pengurus dan fasilitator ini menunjukkan tingginya rasa kepedulian terhadap kemajuan lembaga. Proses ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa penyusunan pedoman tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan wujud nyata kolaborasi untuk merumuskan tata kelola pendidikan Ma’arif NU DIY yang lebih kokoh sebelum disahkan. Selain itu, rapat koordinasi ini juga diselingi dengan kegiatan pengukuran jas bagi para pengawas, pengurus BPPPMNU DIY yang akan dilantik, serta fasilitator.
Sebagai tindak lanjut, guna memfinalisasi instrumen secara menyeluruh, para pengawas dan pengurus akan mengikuti agenda Focus Group Discussion (FGD) dengan metode karantina. FGD tersebut sudah tanggal 1 sampai 4 Oktober 2026 di Villa Casa Callisto, Kota Yogyakarta. Selanjutnya, pada 10 Oktober 2026, akan digelar pelantikan BPPMNU DIY dan juga menjadi simbol bahwa tugas dan kewajiban Dewan Pembina Sekolah (DPS) telah beralih ke BPPPMNU DIY. Adapun para anggota DPS yang tidak masuk ke dalam kepengurusan BPPPMNU DIY akan diberkan apresiasi berupa kenang-kenangan dari LP Ma’arif NU PWNU DIY.
Melalui serangkaian agenda dan penataan instrumen yang terstruktur ini, besar harapan besar agar BPPPMNU DIY bisa solid, profesional, dan berintegritas. Pedoman operasional yang matang diharapkan mampu menjadi fondasi serta kompas yang kuat dalam menyelenggarakan pendidikan yang unggul. Ke depannya, sinergi yang terbangun di dalam kepengurusan ini diyakini akan membawa peningkatan mutu layanan pendidikan di lingkungan Ma’arif NU DIY, sehingga mampu mencetak generasi muda yang lebih cerdas dan berdaya saing tinggi.
.
.
.
.
.
.
