Ma’News – Yogyakarta – 25/09/2026 LP Ma’arif NU PWNU DIY mengadakan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (25/9) di Ruang Kepala Disdikpora DIY. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan LP Ma’arif NU PWNU DIY beserta satuan pendidikan di bawahnya kepada Drs. Raden Suci Rohmadi, M.I.P., selaku Kepala Disdikpora yang belum lama ini dilantik.
Adapun yang hadir pada audiensi ini antara lain, Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum. selaku Ketua LP Ma’arif NU PWNU DIY, Drs. Suhirman, M.Pd., selaku Waka II LP Ma’arif NU PWNU DIY, Dr. Sugiyanta, M.Pd., selaku Pengurus LP Ma’arif NU PWNU DIY Divisi SMA-SMK, dan Dewi Astuti, S.Kep., M.Pd., selaku Fasilitator sekaligus Kepala SMK Ma’arif 1 Piyungan.
Memasuki agenda utama, Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum., mengawali diskusi dengan menyampaikan apresiasinya. “Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan sambutan hangat yang diberikan. Audiensi ini sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi kami untuk memperkenalkan LP Ma’arif NU PWNU DIY beserta satuan pendidikan di bawah naungan kami” ungkapnya.
Setelah itu, beliau memaparkan beberapa poin penting yang menjadi fokus lembaga, di antaranya menyoroti perlunya bantuan regulasi untuk penataan legalitas aset lahan sekolah yang masih berstatus milik pribadi. Selain itu, beliau juga menyampaikan harapan terkait pengembalian guru berstatus PPPK ke lingkungan Ma’arif guna mengatasi kekurangan pendidik kompeten, serta mempertimbangkan nasib dua pengurus LP Ma’arif NU PWNU DIY yang sebelumnya dipindahtugaskan ke sekolah negeri.
Agar realisasi di lapangan lebih maksimal, beliau mengusulkan agar bantuan pemerintah dapat dikelola langsung oleh yayasan dan sekolah sesuai spesifikasi kebutuhan. Hal senada turut diperkuat oleh Pengurus Divisi SMA-SMK, Dr. Sugiyanta, M.Pd., yang mengusulkan agar dinas memberikan imbauan kepada sekolah-sekolah Ma’arif NU supaya semakin tertib dalam mengurus legalitas aset.
Melengkapi gagasan tersebut, Wakil Ketua II LP Ma’arif NU PWNU DIY, Drs. Suhirman, M.Pd., menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Ia berharap guru-guru di bawah naungan LP Ma’arif NU PWNU DIY mendapatkan prioritas dalam program peningkatan kompetensi.
Di samping itu, beliau meminta agar Disdikpora dapat membantu fungsi pembinaan, validasi, dan pengawasan terkait pelaporan administrasi seperti dana BOSDA dan BOSNAS. Harapannya, sekolah-sekolah Ma’arif dapat terus dilibatkan dalam berbagai program bantuan pemerintah, dengan harapan pihak Disdikpora dapat segera mengonfirmasi apabila terdapat kekurangan syarat administrasi agar dapat cepat diselesaikan oleh sekolah.
Menyambut baik berbagai aspirasi tersebut, Drs. Raden Suci Rohmadi, M.I.P., menegaskan bahwa pembinaan Disdikpora berlaku setara untuk seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Terkait bantuan revitalisasi bangunan, beliau mempersilakan sekolah yang membutuhkan perbaikan infrastruktur untuk mengajukan proposal melalui persetujuan LP Ma’arif NU PWNU DIY, asalkan data Dapodik dan legalitas aset sudah tertib.
Terkait legalitas aset swasta, dinas mengakui adanya keterbatasan wewenang. Di sisi lain, terkait peningkatan kapasitas pendidik, beliau berkomitmen akan terus mengikutsertakan guru Ma’arif NU DIY dalam program pelatihan kompetensi, baik dari Dinas maupun BBGTK. Terkait isu penempatan PPPK di sekolah swasta dan peningkatan kesejahteraan guru seperti insentif GTY/PTY, beliau memaparkan bahwa penataan guru masih bisa didiskusikan di tengah kebijakan yang ada dan keterbatasan anggaran daerah yang statis.
Menutup tanggapannya, beliau memaparkan rencana strategis dinas ke depan. “Saat ini, Disdikpora DIY sedang merancang skema pembelajaran berbasis penalaran dan projek. Inovasi ini sangat penting dan menjadi fokus kami guna mendongkrak capaian skor PISA siswa-siswi kita di DIY,” tuturnya.
Beranjak dari audiensi ini, semoga sinergi antara LP Ma’arif NU PWNU DIY dan Disdikpora DIY dapat terus terjalin dengan erat. Keterbukaan komunikasi yang telah terbangun ini diharapkan mampu melahirkan solusi nyata atas kendala administratif maupun pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem pendidikan yang lebih baik, berkualitas, dan siap mencetak generasi muda berdaya saing di DIY atau bahkan nasional.
