- GERAKAN PEMUDA ANSOR NAHDLATUL ULAMA
Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca-Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. <>Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor, dan Banser (Barisan Serbaguna) sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda. Terutama, saat perjuangan fisik melawan penjajahan dan penumpasan G 30 S/PKI, peran Ansor sangat menonjol.
Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dari situasi ”konflik” internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader. K.H. Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan K.H. Mas Mansyur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam.
Dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung K.H. Abdul Wahab –yang kemudian menjadi pendiri NU– membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU), dan Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO).
Nama Ansor ini merupakan saran K.H. Abdul Wahab, “ulama besar” sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO (yang kelak disebut GP Ansor) harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagi penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO (GP Ansor).
Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 H atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian (departemen) pemuda NU dengan pengurus antara lain: Ketua H.M. Thohir Bakri; Wakil Ketua Abdullah Oebayd; Sekretaris H. Achmad Barawi dan Abdus Salam.
Dalam perkembangannya secara diam-diam khususnya ANO Cabang Malang, mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut Banoe (Barisan Ansor Nahdlatul Oelama) yang kelak disebut BANSER (Barisan Serbaguna). Dalam Kongres II ANO di Malang tahun 1937. Di Kongres ini, Banoe menunjukkan kebolehan pertamakalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan Moh. Syamsul Islam yang juga Ketua ANO Cabang Malang. Sedangkan instruktur umum Banoe Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusydi, tokoh yang namaya tetap dikenang dan bahkan diabadikan sebagai sama salah satu jalan di kota Malang.
Salah satu keputusan penting Kongres II ANO di Malang tersebut adalah didirikannya Banoe di tiap cabang ANO. Selain itu, menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga ANO terutama yang menyangkut soal Banoe.
Pada masa pendudukan Jepang organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang termasuk ANO. Setelah revolusi fisik (1945 – 1949) usai, tokoh ANO Surabaya, Moh. Chusaini Tiway, melempar mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif dari K.H. Wachid Hasyim, Menteri Agama RIS kala itu, maka pada tanggal 14 Desember 1949 lahir kesepakatan membangun kembali ANO dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor (kini lebih pupuler disingkat GP Ansor).
GP Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikan rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman dan kebangsaan. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang memiliki 433 Cabang (Tingkat Kabupaten/Kota) di bawah koordinasi 32 Pengurus Wilayah (Tingkat Provinsi) hingga ke tingkat desa. Ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus BANSER (Barisan Ansor Serbaguna) yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri di tengah masyarakat.
Di sepanjang sejarah perjalanan bangsa, dengan kemampuan dan kekuatan tersebut GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. GP Ansor mampu mempertahankan eksistensi dirinya, mampu mendorong percepatan mobilitas sosial, politik dan kebudayaan bagi anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran maupun kualitas keanggotaannya. GP Ansor tetap eksis dalam setiap episode sejarah perjalan bangsa dan tetap menempati posisi dan peran yang stategis dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional.
Referensi: https://nu.or.id/fragmen/sejarah-berdirinya-gerakan-pemuda-ansor-7M83e
- JATMAN
Jam’iyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah (JATMAN) merupakan badan otonom yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang beranggotakan tarekat-tarekat muktabarah di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada Juli 1979 M bertepatan dengan Rajab 1399 H. Secara harfiah, JATMAN ini berarti kumpulan para pengamal tarekat muktabarah NU.
Cikal bakal organisasi ini dibentuk di Jombang, Jawa Timur dengan nama Tarekat Nahdlatul Ulama yang diprakarsai oleh K.H. Muhammad Baidlowi, pemimpin NU di Jombang. Pendirian Tarekat Nahdlatul Ulama ditandatangani Muhammad Baidlowi, Najib Wahab, dan Khatib.
Organisasi JATMAN kemudian dibawa ke Muktamar ke-26 di Semarang pada tahun 1979. Di dalam Muktamar, para sesepuh tarekat seperti K.H. Muslih Abdul Rahman, K.H. Turaichan Adjuri, K.H. Adlan Ali mengajukan usul pada sidang pleno Syuriyah PBNU agar jam’iyyah tarekat tetap satu langkah dan satu posisi dengan Ahlussunnah wal Jama’ah. Kemudian, lahirlah Jam’iyyah Ahluth Thraiqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah melalui Surat Keputusan PBNU nomor 137/Syur, PB/V/1980.
Sebelumnya, pada tahun 1957 M (Rajab 1399 H), para kiai NU telah mendirikan Jam’iyyah Ahli Thariqah Al-Mu’tabarah yang bertujuan memayungi semua tarekat yang digolongkan sebagai tarekat mu’tabarah. Pendirian organisasi baru dengan menambahkan kata “an-Nahdliyah” tersebut disertai dengan dua alasan.
Pertama, para pengamalnya selalu tergerak untuk melaksanakan ibadah dan dzikir kepada Allah Swt, dengan mengikuti haluan Ahlussunnah wal Jama’ah dan madzhab empat, mengamalkan ajaran tasawuf dari para ulama salafush shalih, serta berperan aktif dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kedua, kata “an-Nahdliyah” juga dimaksudkan untuk membedakan diri dengan organisasi serupa yang bukan Nahdliyah, artinya yang bukan termasuk dalam badan otonom NU.
Tujuan organisasi ini adalah mengusahakan berlakunya syariat Islam lahir dan batin dengan berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah yang berpegang kepada salah satu madzhab empat; mempergiat dan meningkatkan amal saleh lahir dan batin menurut ajaran ulama shalihin dengan suatu janji setia (bai’ah shalihah), menyelenggarakan pengajian (khususi) dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat (ulumun nafi’ah).
Dalam hal struktur, organisasi ini mempunyai kepengurusan di tingkat pusat (Idaroh Aliyah), kabupaten atau kota (Idaroh Syu’biyah), kecamatan (Idaroh Ghusniyah), dan di tingkat desa atau kelurahan (Idaroh Syafiyah).
Referensi: https://jabar.nu.or.id/sejarah/sejarah-dan-proses-lahirnya-jatman-uHBoA
- PERGUNU
Pada April 1970 satu majalah di lingkungan NU terhenti, yaitu majalah Dunia Pendidikan. Majalah tersebut berhenti karena lembaga yang mengeluarkannya pun kian melempem pada waktu itu, yaitu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Bahkan induk organisasinya, yaitu Nahdlatul Ulama, sedang mengalami tekanan yang luar biasa.
Majalah Dunia Pendidikan edisi perdana mulai 17 April 1969. Penerbitan majalah ini dianggap sebagai momentum “kedewasaan” Pergunu memasuki usia 17 tahun (berdiri Mei 1952). Memang singkat majalah itu. Namun sedikit banyak, majalah itu mengandung torehan sejarah masa kejayaan partai NU . Sebagai “badan otonom”, Pergunu telah mampu meneruskan kiprah NU dalam dunia media cetak. NU sendiri, hingga tahun 1972, punya organ resmi Harian Duta Masyarakat yang memiliki peran fenomenal selama tahun 1960-1965.
Untuk menyalurkan aspirasi pendidik dan pendidikan secara khusus, PBNU merestui penerbitan Dunia Pendidikan oleh Pergunu. Sasaran pembacanya, adalah guru-guru madrasah atau sekolah umum yang menjadi aktivis NU. Pada nomor-nomor awal, disebutkan Dunia Pendidikan dicetak 10.000 eksemplar. Mulai nomor 7 meningkat menjadi 15.000 eksemplar. Suatu hal yang wajar, mengingat jumlah anggota Pergunu puluhan ribu orang.
Sejarah Pergunu
Menurut Ensiklopedia NU, Pergunu adalah badan otonom NU yang menghimpun dan menaungi para guru, dosen, don ustadz. Secara organisasi, Pergunu dibentuk dari hasil Konferensi Lembaga Pendidikan Ma’arif NU pada tahun 1952. Konferensi merekomendasikan untuk membentuk organisasi guru NU. Selanjutnya, Ma’arif NU Surabaya yang diberi mandat untuk membentuknya berhasil mendirikan PC Pergunu Surabaya pada 1 Mei 1958.
Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pimpinan Pusat Persatuan Guru NU berhasil dibentuk pada 14 Februari 1959 dengan Ketua Umum Bashori Alwi. Kongres pertamanya diadakan pada 17-20 Oktober 1959 yang diikuti 27 cabang dan Bashori Alwi kembali terpilih sebagai ketua umum. Kongres kedua diselenggarakan pada 1966 dengan memilih Mardji’in Syam sebagai ketua umum, sekaligus terjadi perpindahan kantor pusat dari Surabaya ke Jakarta.
Pada 1968, Pergunu di Jawa Timur berhasil memperjuangkan 20.000 anggotanya menjadi guru negeri di Departemen Agama. Namun, organisasi ini surut setelah Pemerintah Orde Baru menyatukan berbagai organisasi profesi guru menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Pada era reformasi, Pergunu diaktifkan kembali. Sebuah diskusi kecil yang dimotori H. Abdul Latif Mansyur di Jombang menggagas ide tersebut. Sambutan luas pun bergulir dan berproses sampai akhirnya pada 30-31 Maret 2002 terselenggara Musyawarah Guru Pergunu di Pesantren Amanatul Ummah, Surabaya. Pertemuan ini menghasilkan kepengurusan Pergunu Wilayah Jawa Timur dan penetapan AD/ART, rekomendasi kepada PBNU, serta pembentukan tim formatur untuk membentuk Pengurus Pusat Pergunu.
Setelah melakukan pembentukan cabang-cabang, terutama di Jawa Timur, pada 15 Juli 2003 diselenggarakan pertemuan pembentukan PP Pergunu yang menghasilkan tiga orang pengurus inti harian Pergunu Pusat, yaitu: Drs. K.H. Asep Saifuddin Chalim (Ketua Umum), H Kusnan A. (Sekretaris Jenderal), dan Drs. H. Choiruddin Ch. (Bendahara Umum). Mereka ditugasi menyempurnakan susunan PP Pergunu.
Dalam Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Solo (2004), PP Pergunu berjuang menjadikan Pergunu sebagai salah satu Badan Otonom NU. Tetapi, upaya ini belum berhasil. Baru pada Muktamar Makassar (2010), Pergunu ditetapkan menjadi salah satu Badan Otonom NU.
Pada awal berdirinya Pergunu merupakan alat Partai NU. Kini Pergunu mengusung paradigma baru, yaitu profesionalitas dan independensi, tidak berafiliasi dengan partai politik apa pun, dan sejalan dengan Khittah 1926 yang mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Pergunu kini ikut membangun generasi muda NU melalui jalur pendidikan.
Kongres I Pergunu di Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, pada 23-24 Juli 2011, memilih K.H. Asep Abdul Halim sebagai Ketua Umum PP Pergunu Periode 2011-2016. Pada kongres selanjutnya, K.H. Asep Abdul Halim dengan masa kepemimpinan 2016-2021.
Referensi: https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-persatuan-guru-nahdlatul-ulama-pergunu-haCR9
