Ma’News – Yogyakarta – 26/02/2026 – Memasuki hari kelima pelaksanaan Talent Pool Training (TPT) Level I Angkatan 01, LP Ma’arif NU PWNU DIY menguatkan dua fondasi penting kepemimpinan pendidikan: nilai dan sistem layanan. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 26 Februari 2026 di Ruang Serbaguna Lt.1 Gedung DPD RI DIY ini secara khusus mengangkat tema kepemimpinan dan layanan. Hari kelima menjadi titik integrasi antara kepemimpinan ideologis dan implementasi layanan nyata di satuan pendidikan.
Sebagai kelanjutan dari sesi-sesi sebelumnya, para talenta diajak menyadari bahwa tata kelola yang baik harus berpuncak pada layanan yang dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kepemimpinan tidak berhenti pada kebijakan, tetapi hadir dalam keputusan yang berdampak. Pada momentum ini, tiga tokoh utama memberikan penguatan konseptual sekaligus praktis.
Dalam rangkaian kegiatan hari ini, sesi materi kepemimpinan disampaikan oleh Prof. Dr. Arif Rohman, M.Si., selaku Pembina LP Ma’arif NU PWNU DIY dan Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd., Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Sementara sesi ketiga dan keempat diisi oleh Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum., selaku Ketua LP Ma’arif NU PWNU DIY dan dilanjutkan presetasi dari para peserta TPT Level I.
Dalam konteks pendidikan, prinsip amanah dan keadilan menjadi fondasi pengambilan keputusan. Pemimpin harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak diskriminatif, dan tidak zalim. Kepemimpinan yang adil membangun kepercayaan dan stabilitas organisasi.
Lebih jauh lagi, beliau memaparkan rumus konseptual kepemimpinan Islam: Tauhid, Amanah, ‘Adalah, Maslahah, Istiqror. Rangkaian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang benar akan melahirkan kemaslahatan dan stabilitas. Kepemimpinan pendidikan Ma’arif harus bergerak dalam kerangka tersebut.
Sebagai penegasan sesi, Prof. Dr. Arif Rohman, M.Si. mengajak para talenta untuk memaknai kepemimpinan sebagai proses pengabdian, bukan pencarian kekuasaan. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai akan melahirkan keputusan yang membawa kemanfaatan luas bagi sekolah dan masyarakat.
Memasuki sesi kedua, Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd., menggeser perspektif kepemimpinan dari figur ke sistem. Beliau menegaskan bahwa kepala sekolah memimpin bukan hanya orang, tetapi cara kerja organisasi. Ketika mekanisme organisasi lemah, konflik dan kebingungan akan terus berulang.
Berangkat dari fenomena tersebut, beliau menawarkan kerangka 7 Lensa Organisasi Sekolah sebagai alat membaca masalah secara sistemik. Lensa tersebut meliputi arah strategis, struktur dan tata kelola, proses pembelajaran, budaya, SDM, sumber daya, serta data dan perbaikan. Pendekatan ini membantu pemimpin memilih titik ungkit paling berdampak.
Selanjutnya, peserta diperkenalkan pada enam tahap analisis dari gejala menuju keputusan. Proses dimulai dari merumuskan masalah operasional, menentukan lensa dominan, menyusun hipotesis akar masalah, hingga menyusun rencana aksi 90 hari. Dengan pendekatan ini, keputusan tidak berhenti pada rapat, tetapi berlanjut pada tindakan.
Dalam aspek tata kelola, beliau menekankan pentingnya kanal keputusan resmi dan decision log. Keputusan yang tidak dicatat akan mudah berubah dan memicu konflik peran Kerangka. Bahasa keputusan harus jelas: apa, siapa, kapan, dan bukti selesai. Lebih lanjut, beliau mengingatkan bahwa ketegasan pada mekanisme harus dibarengi keadilan pada manusia. Ketegasan tanpa keadilan melahirkan budaya takut, sementara keadilan tanpa ketegasan melahirkan kebingungan. Keseimbangan ini menjadi kunci stabilitas sekolah.
Sebagai penutup sesi, Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd. menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang membuat keputusan tetap hidup dari minggu ke minggu. Sistem yang rapi akan membangun kepercayaan dan mengurangi formalitas semu dalam organisasi sekolah.
Memasuki sesi ketiga, Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum., Ketua LP Ma’arif NU PWNU DIY, mengawali materi tentang layanan optimal. Beliau menekankan bahwa layanan bukan sekadar keramahan, tetapi tanggung jawab profesional yang berdampak pada kualitas pendidikan.
Berangkat dari refleksi tentang kesabaran, beliau membedakan antara sabar karena menyerah dan sabar karena bijaksana. Pemimpin dan guru yang bijaksana akan terus memperbaiki strategi saat menerima komplain. Layanan yang baik selalu membuka ruang evaluasi.
Selanjutnya, beliau menekankan pentingnya pengendalian diri dan kematangan emosional dalam pelayanan. Layanan optimal membutuhkan kompetensi sekaligus tanggung jawab. Tanpa kompetensi, pelayanan mudah berubah menjadi beban.
Dalam konteks organisasi, layanan harus berjalan secara berjenjang dan sistematis. Konsep Ma’Lajang (Ma’arif Layanan Berjenjang) menjadi model penguatan layanan di lingkungan LP Ma’arif NU DIY. Model ini menegaskan pentingnya standar dan evaluasi berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, layanan pendidikan tidak boleh berhenti pada administrasi. Layanan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa, orang tua, dan masyarakat. Orientasi pada pengguna menjadi ciri utama pelayanan modern.
Sebagai pengantar menuju sesi berikutnya, Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum. menegaskan bahwa layanan adalah wajah nyata organisasi. Tata kelola yang baik akan menemukan maknanya ketika berubah menjadi layanan yang optimal.
Melanjutkan sesi layanan, Kelompok A yang terdiri dari Bisri Mustofa, S.Sn., Budi Santoso, S.Pd., dan Anang Maiyanto, S.T., mempresentasikan hakikat layanan pendidikan. Mereka menjelaskan bahwa layanan pendidikan bersifat tidak berwujud (intangibility) dan tidak menghasilkan kepemilikan.
Berangkat dari perspektif manajemen, layanan dipahami sebagai aktivitas yang memberi nilai tambah bagi siswa dan pengguna lainnya. Sekolah menjual pengalaman belajar, bukan sekadar gedung dan fasilitas. Oleh karena itu, kualitas interaksi menjadi indikator utama.
Selanjutnya, mereka memaparkan jenis layanan berdasarkan sifat, bidang, dan penerimanya. Layanan dapat bersifat langsung, tidak langsung, responsif, maupun pengembangan. Cakupan layanan juga meliputi akademik, BK, administrasi, kesehatan, hingga humas. Sebagai penegasan, Kelompok A menekankan bahwa layanan pendidikan harus bersifat holistik, kolaboratif, dan berlandaskan etika. Setiap interaksi di sekolah mengandung nilai edukatif dan pembentukan karakter.
Pada sesi berikutnya, Kelompok B yang terdiri dari Diah Evika Ratna Dewi, S.Pd.Si., Prasetya Wibawa, S.Pd., dan Ahmad Mustofa, S.Sos., mempresentasikan Model Layanan Berjenjang LP Ma’arif NU PWNU DIY. Berangkat dari kebutuhan standar mutu layanan, Ma’Lajang dirancang sebagai panduan sistematis untuk memastikan layanan berjalan terstruktur. Model ini menekankan dimensi penilaian dan evaluasi layanan secara berkala.
Selanjutnya, mereka menjelaskan bahwa layanan berjenjang memastikan setiap satuan pendidikan memiliki rujukan yang jelas dalam memberikan pelayanan. Standar layanan membantu menjaga konsistensi mutu antar lembaga.
Sebagai penutup presentasi, Kelompok B menegaskan bahwa Ma’Lajang bukan sekadar dokumen, tetapi budaya kerja. Implementasinya menuntut komitmen seluruh unsur sekolah.
